Program Polmas - Polri

Pada hakekatnya konsepsi community policing secara tradisionil melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kita mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), bahkan lebih efektif dibandingkan dengan program yang disebut neighborhood watch di negara-negara maju. Mekanisme penyelesaian perkara secara non yustisiil melembaga dalam kehidupan terutama
masyarakat rural.Persoalannya kita mempraktekannya dengan cara yang tradisionil. Atas dasar itulah kita tidak serta merta mengadopsi konsep community policing yang dikembangkan di negara-negara maju, melainkan mengembangkan pranata yang telah kita miliki yang disesuaikan dengan kebutuhan kekinian.  

 
Model community policing ala Indonesia dimaksud kita sebut “Perpolisian Masyarakat” (Polmas) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal(komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketrenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat, tidak hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan dan berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri..

Sedangkan sasaran penerapan Polmas adalah untuk membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga setempat. Komunitas yang siap bekerjasama yang memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggungjawab bersama antar warga dan antara warga dengan polisi.

Kebijakan dan Strategi

Pengembangan Polmas sebagai suatu filosofi termasuk kebijakan internal lainnya dilakukan oleh masing-masing satuan fungsi operasional dan pembinaan yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengembangan Polmas sebagai suatu strategi/program harus dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan perkembangan sumber daya manusia Polri dan pembentukan Polmas berikut sarana/prasarana pada desa/kelurahan sesuai kebutuhan operasional sehingga pada tahun 2010 kebutuhan penempatan petugas Polmas secara menyeluruh mencakup seluruh desa/kelurahan di Indonesia

Strategi Pengembangan Polmas.

Untuk mencapai tujuan penerapan Polmas, maka strategi yang ditempuh adalah :

a. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya.

b. Membangun dan membina kemitraan dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha, media massa dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.

c. Membentuk Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat (FKPM) sebagai wadah kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang meng-operasionalisasikan Polmas dalam lingkungannya.

d. Membentuk Pusat Studi Polmas di lingkungan PTIK.

Program-program Pengembangan (Pentahapan).

a. Tahap Persiapan dan Sosialisasi (2006) :

1) Program penyusunan sistem dan metoda :

a) Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas.

b) Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional dengan Pendekatan Polmas.

c) Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas.

2) Program pengembangan sumber daya manusia dengan prioritas penyusunan bahan ajaran dan pelatihan bagi trainers dan master trainers.

3) Program penyusunan pembangunan sarana/prasarana dan reinventarisasi serta distribusi peralatan/perlengkapan.

4) Program operasionalisasi Polmas masih difokuskan pada implementasi Polmas sebagai filosofi oleh satuan-satuan fungsi operasional Polri.

b. Tahap Pengembangan dan Operasionalisasi (2007) :

1) Program pengembangan sumber daya manusia melalui penataran petugas bagi 26.000 desa/kelurahan.

2) Program pelatihan petugas Polmas sekitar 15.000 orang sehingga menjadi sekitar 41.000 petugas Polmas terlatih (sekitar 58,6 %) serta penyiapan pelaksanaan pelatihan lanjutan pengemban fungsi Polmas sebanyak 2.600 orang penyelia.

c. Tahap Peningkatan dan Operasionalisasi (2008) :

1) Program pengembangan sumber daya manusia melalui penuntasan pelatihan petugas Polmas sesuai target yaitu sekitar 15.000 yang tersebar pada semua Polda sehingga menjadi 56.000 petugas Polmas terlatih (sekitar 80 %).

2) Program operasional Polmas sebagai strategi/program secara penuh mulai dilaksanakan secara bertahap.

d. Tahap Pemantapan dan Operasional (2009) :

1) Program pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan petugas Polmas sesuai target sekitar 14.000 yang tersebar pada semua Polda sehingga menjadi 70.000 petugas Polmas terlatih (100 %) untuk setiap desa/kelurahan yang tersebar diseluruh Indonesia.

2) Program operasional Polmas sebagai strategi/program secara penuh mulai dilaksanakan secara bertahap sebagai kelanjutan program sebelumnya.

e. Tahap Operasionalisasi Menyeluruh (2010) :

1) Program pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan lanjutan petugas Polmas mencakup pelatihan 1.400 orang penyelia.

2) Pada tahap ini seluruh desa/kelurahan termasuk kawasan-kawasan penting telah mengoperasionalisasikan Polmas yang dalam penerapannya dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan hasil evaluasi penelitian dan pengembangan.

Prasyarat dan Indikator Keberhasilan.

a. Prasyarat Keberhasilan :

1) Terdistribusinya piranti lunak utama yang diikuti dengan sosialisasi.

2) Tersedianya TOT dan trainers serta terlatih-ulangnya Babin Kamtibmas secara bertahap dan sesuai kebutuhan.

3) Tersebarnya peralatan/perlengkapan petugas Polmas secara bertahap sesuai prioritas.

4) Berfungsinya petugas Polmas pada setiap desa/kelurahan yang didukung perangkat FKPM.

b. Indikator Keberhasilan :

1) Intensitas kegiatan forum baik kegiatan pengurus maupun keikut-sertaan warganya.

2) Kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasikan akar masalah.

3) Kemampuan petugas Polmas dalam penyelesaian masalah termasuk konflik/pertikaian antar warga.

4) Kemampuan mengakomodir/menanggapi keluhan masyarakat.

5) Intensitas dan ekstensitas kunjungan warga oleh petugas Polmas.

Kerjasama Penerapan Polmas

Kerjasama kegiatan sosialisasi dan penerapan secara terbatas programcommunity policing sebelum terbitnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.(sumber,ICPSS)

Sumber : polmastansabogor.blogspot.com